62 Persen Siswi SMP Tak Perawan

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Aswan Zahari membeber data survei. Katanya, dalam sebuah survei, dinyatakan 62 persen siswi SMP se-Indonesia telah pernah melakukan hubungan seks. “Termasuk Jambi tentunya,” beber Aswan, didampingi beberapa anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.

Atas dasar itu, dia menilai ada masalah pada sebagian besar pelajar terutama pada akhlak dan etika pergaulan. Padahal, etika pergaulan yang tidak terpuji, seperti etika pergaulan bebas, sangat dilarang keras.

Makanya, atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi mengeluarkan siaran pers menanggapi wacana tes keperawanan pada penerimaan siswa baru (PSB) di Provinsi Jambi. Apalagi, wacana itu telah berkembang sampai ke tingkat internasional.

“Kami menawarkan solusi reformasi pendidikan. Semua sudah dituangkan di dalam ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang peningkatan mutu pendidikan,” bebernya. Intinya, ada enam point yang dibeberkan Aswan dan kawan-kawan. Sayang, tak ada satupun yang menjelaskan soal wacana keperawanan yang telah dilontarkan seorang anggotanya, Bambang Bayu Suseno tersebut. Lantas, apakah wacana itu ditarik oleh Komisi IV? “Yang jelas, komisi IV menawarkan reformasi pendidikan. Kalau pendidikan telah diperbaiki, tidak perlu lagi wacana itu (tes kegadisan pada PSB) diterapkan,” bebernya.

“Cuma, kalau nanti solusi itu tidak berjalan, bukan tidak mungkin wacana itu akan dibahas kembali,” jelasnya. Bambang Bayu Suseno (BBS), pada saat jumpa pers beberapa hari lalu itu terkesan lebih banyak diam. Begitupun anggota Komisi IV yang lain: Mirza Ansori, Handayani, Fatmawati dan dr Iskandar, semuanya hanya jadi pendengar yang baik.

Usai jumpa pers itu, BBS melayani sejumlah wartawan media lokal dan nasional di ruang lobi DPRD Provinsi Jambi. Saat itu, BBS membeber dasar-dasar dan pematangan ide yang disampaikannya soal tes kegadisan tersebut.

Menurutnya, tes kegadisan baru sebatas wacana. Kalaupun nanti dilaksanakan, kemungkinan besar tidak ada tes fisik. Hanya tes wawancara yang bersifat konseling. Tim konseling terdiri dari beberapa tenaga ahli, mulai dari psikolog sampai tenaga medis.

“Selama ini timbul kontroversi karena ada tes fisik pada tes kegadisan dan yang tidak perawan terancam tak sekolah. Yang benar, tak ada tes fisik dan yang tak perawan pun masih boleh sekolah. Bentuknya sebatas tes wawancara dan konseling,” tegas BBS, lagi. Tujuannya sangat baik. Yakni, menciptakan shock therapy bagi pelajar putri untuk mempertahankan kehormatannya sejak dini. Bahkan, cara itu –tes wawancara kegadisan--, bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anaknya supaya menjaga kehormatan di usia remaja.

Dasar pemikirannya adalah, lembaga lain di Indonesia telah lama mempraktekkan tes keperawanan, bahkan dalam bentuk tes fisik. Di antaranya, kepolisian, militer dan institusi pendidikan kesehatan. Sejak dulu, tes kegadisan di lembaga-lembaga itu tak pernah jadi kontroversi, semua berjalan sewajarnya. Apalagi jika diterapkan pada PSB sekolah sipil tanpa tes fisik, itu bisa saja terjadi.

Jika ditilik ide yang dilontarkan BBS, apalagi dasarnya hanya untuk shock therapy alias efek jera tanpa tes fisik, ide itu patut diperhitungkan. “Dengan begitu anak-anak bisa jada diri sendiri. Takut berbuat yang tidak-tidak,” ujar seorang wanita yang tak ingin disebut namanya di koran, ditemui koran ini di kantin DPRD Provinsi Jambi, kemarin.

Awalnya wanita itu menolak mentah-mentah wacana itu. Tapi, setelah dijelaskan bahwa tes kegadisan tanpa adanya tes fisik dan siswi bersangkutan tetap bisa bersekolah, wanita yang punya beberapa anak perempuan itu langsung setuju.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta, angkat bicara terkait wacana tentang tes keperawanan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV Bambang Bayu Suseno (BBS) beberapa waktu lalu. “Perlu saya katakan, bahwa itu adalah wacana pribadi BBS. Bukan institusi,” tegas Effendi Hatta, kemarin (27/9), seusai menghadiri peresmian kantor BPK RI Perwakilan Jambis.

Effendi mengaku BBS sempat menemuinya selepas kepulangannya dari perjalanan dinas dari Jogjakarta beberapa waktu lalu untuk membicarakan wacana tersebut.“Masalah tes keperawanan tersebut sifatnya sangat pribadi. Kalau sampai ke institusi (DPRD, red) tentu ada prosedurnya. Yang jelas, itu bukan wacana dari institusi. Murni semata-mata wacana BBS,” kata Effendi menambahkan.

Menurut Effendi, jika memang siswi akan melakukan tes keperawanan atau tes kegadisan, itu sah-sah saja. “Itu hak pribadi individu,” imbuhnya. Terpisah, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) menolak wacana tes keperawanan tersebut. HBA merasa riskan untuk menanggapi wacana tersebut. “Saya pribadi menolak wacana tersebut. Terus terang, tes tersebut sifatnya sangat rahasia dan pribadi sekali. Saya meminta agar wacana tersebut untuk ditelaah lebih lanjut,” kata HBA kepada sejumlah wartawan.


sumber:http://www.forumbebas.com/thread-141260.html